GANTI BEBERAPA KURSI KEMENTRIAN , EKONOMI IKUT BERDAMPAK
Susunan tim ekonomi dalam Presiden Joko Widodo atau "Jokowi" di Kabinet baru beliau tampak kurang maksimal dari yang diperkirakan sehubungan dengan tuntutan persaingan yang dihadapi Presiden dari enam partai koalisinya.
Bahkan dengan mengangkat kembali Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan, stabilitas makroekonomi tampaknya menjadi tema sentral dari tim ekonomi baru. Memang benar stabilitas makro ekonomi bukanlah segalanya. Tetapi tanpa tingkat minimum stabilitas makro ekonomi tidak ada hal lain dalam ekonomi yang akan terjadi karena bisnis hampir mustahil untuk membuat perhitungan risiko yang masuk akal.
Banyak yang yakin bahwa Sri Mulyani sebagai manajer fiskal dan dewan gubernur Bank Indonesia saat ini sebagai manajer moneter. Negara ini akan memiliki manajemen makroekonomi yang kuat dan kohesif. Terutama dalam menghadapi perlambatan ekonomi global, ketidakpastian dan meningkatnya proteksionisme perdagangan di seluruh Indonesia serta bisa menjangkau dunia.
Isi
Namun, bahkan lebih menggembirakan lagi bahwa Jokowi tidak mengalihkan pengelolaan perdagangan luar negeri ke Kementerian Luar Negeri, seperti beberapa spekulasi yang beredar. Dia juga tidak mendirikan kementerian investasi. Dia mempertahankan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemimpinnya sebagai bagian dari kabinetnya.
Presiden tidak menempatkan urusan investasi di bawah pengawasan menteri urusan kelautan yang juga akan mengawasi kementerian yang bertanggung jawab untuk energi dan sumber daya mineral, perikanan, pariwisata dan transportasi. Luhut Pandjaitan diangkat kembali sebagai menteri koordinator.
Sebagai menteri koordinator urusan kelautan selama empat tahun terakhir, Pandjaitan adalah seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat telah dikenal sebagai "Bpk. Doer ". Orang kepercayaan Jokowi yang tidak masuk akal tetapi tidak ragu-ragu melibas kekakuan birokrasi untuk menyelesaikan sesuatu.
Beralih pada catatan negatif, Presiden menunjuk Airlangga Hartanto yaitu ketua Partai Golkar sebagai kepala menteri ekonomi tidak mungkin berkontribusi banyak untuk mengoordinasikan dan mempercepat reformasi struktural ekonomi. Kecuali Jokowi memberikan portofolio ini mandat dan otoritas yang lebih kuat untuk memastikan menteri lain menangani ekonomi urusan sesuai dengan garis Presiden.
Kurangnya wewenang dan tumpang tindih hukum dan peraturan membuat Darmin Nasution, kepala menteri ekonomi sebelumnya, hampir tidak berdaya untuk mengelola menteri lain di bawah pengawasannya.
LINK :
Nama : Atin Prihatini
Kelas : XII AKL 2
